Jakarta – Isu #Indonesiagelap telah menjadi isu yang trend pada media sosial dan di masyarakat. Isu tersebut berawal dari ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang menilai bahwa 100 hari pemerintahan prabowo-gibran telah gagal sehingga harus dilakukan perubahan pada kebijakan di pemerintah.

The Indonesian Institute (TII) salah satu lembaga penelitian terkait fenomena dan kebijakan publik menyatakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek dan berbagai masukan dari berbagai elemen sehingga kebijakan yang dikeluarkan akan bisa diterima oleh semua kalangan.

Mereka menilai, jika pemerintah merangkul semua kalangan dan memberikan ruang untuk pemberian masukan terkait kebijakan, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan diterima masyarakat luas dan masyarakat akan memberikan penilaian positif terhadap pemerintah yang berdampak pada kemajuan negeri.

Dalam isu #Indonesiagelap sendiri salah satu instansi yang mendapat kritikan keras ialah Polri yang mendapat kritikan di berbagai aspek dalam pelayanan kepada masyarakat maupun tindakan represifnya terhadap aksi-aksi masyarakat.

TII menilai, Polri perlu melakukan beberapa perbaikan dan reformasi kedepan dalam pelaksanaan tugasnya terhadap masyarakat, baik dalam rangka pelayanan, penegakan hukum, maupun pengamanan terhadap kegiatan masyarakat.

“Polri memiliki beberapa koreksi dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, namun dengan melaksanakan reformasi serta perbaikan-perbaikan di berbagai sektor, baik dari pimpinan maupun anggota di lapangan, penilaian masyarakat kepada Polri akan jauh meningkat” jelas peneliti TII.

Meskipun banyak mendapat kritikan, namun Polri telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam rangka pelayanan dan menjaga ketentraman kehidupan masyarakat di setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya.