Jakarta — Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Daeng Wahidin tengah menyiapkan rangkaian agenda organisasi menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2025. Rakornas ini disebut akan menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi nasional untuk merumuskan sikap organisasi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai semakin kompleks.
Menurut informasi yang dihimpun, Rakornas KBMI akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penetapan upah minimum, kepastian kerja, maraknya sistem kontrak dan outsourcing, hingga implementasi regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Daeng Wahidin menegaskan bahwa Rakornas digelar sebagai upaya memperkuat garis perjuangan organisasi di tengah dinamika kebijakan ketenagakerjaan yang masih menjadi sorotan publik.
Selain mempersiapkan Rakornas, KBMI juga merencanakan aksi unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas sejumlah permasalahan tenaga kerja yang belum terselesaikan sepanjang tahun 2025. Aksi tersebut rencananya melibatkan perwakilan buruh dari beberapa sektor, dengan titik kumpul yang akan disesuaikan berdasarkan izin dan koordinasi dengan pihak kepolisian.
Daeng Wahidin menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan bentuk keprihatinan KBMI terhadap kondisi hubungan industrial yang dinilai masih belum berpihak pada kepastian kerja dan kesejahteraan buruh. “Banyak pekerja masih menghadapi ketidakpastian status kerja, rendahnya daya beli, hingga pelanggaran hak normatif. Aksi ini adalah cara kami menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstitusional,” ujarnya dalam keterangan internal organisasi.
KBMI menegaskan bahwa setiap kegiatan, baik Rakornas maupun aksi unjuk rasa, akan dikonsolidasikan dengan tetap menjaga ketertiban umum. Organisasi buruh tersebut menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan agar seluruh kegiatan berjalan damai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Dengan agenda besar di penghujung tahun 2025, KBMI berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya perbaikan kebijakan ketenagakerjaan serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi para pekerja di berbagai setoran.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan