Surabaya — Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur, Wisnu Wardhana, menegaskan pentingnya peran media siber dalam menjaga keseimbangan informasi publik di tengah maraknya isu-isu yang berpotensi mendiskreditkan institusi Polri, khususnya pada momentum strategis proses transformasi Polri yang sedang berjalan.
Menurut Wisnu, transformasi Polri merupakan langkah reformasi institusional yang harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk media, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penyampaian informasi kepada publik perlu dilakukan secara objektif, proporsional, dan berbasis fakta, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran persepsi yang dapat mengganggu stabilitas politik maupun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“AMSI Jawa Timur memandang bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan tidak terjebak pada narasi yang menggeneralisasi atau mendiskreditkan institusi secara menyeluruh. Di sinilah peran media menjadi sangat strategis sebagai penjernih informasi, bukan justru memperkeruh suasana,” ujar Wisnu.
Ia menambahkan, pada era digital saat ini, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini negatif yang berlebihan dan berujung pada penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kondisi tersebut, jika tidak dimitigasi dengan baik, dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik, khususnya menjelang dan selama agenda-agenda nasional yang krusial.
Wisnu juga mengajak seluruh insan pers, khususnya media siber yang tergabung dalam AMSI, untuk terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, memperkuat proses verifikasi, serta mengedepankan prinsip keberimbangan dalam memberitakan isu-isu terkait Polri dan kebijakan transformasinya.
“Transformasi Polri adalah kepentingan bersama. Media memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal proses tersebut secara kritis namun adil, agar tujuan akhir berupa Polri yang profesional, modern, dan terpercaya dapat terwujud, sekaligus menjaga kondusivitas kamtibmas dan stabilitas politik nasional,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan