Yogyakarta – Suasana di Perpustakaan Kolsari, Kotabaru, Yogyakarta mendadak memanas saat puluhan aktivis dari berbagai elemen masyarakat sipil menggelar Diskusi Terbuka dan Konferensi Pers bertajuk “Bebaskan Tahanan Politik & Transformasi Polri”, Rabu malam (22/10).
Acara yang diprakarsai oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) dan Social Movement Institute (SMI) itu dihadiri sekitar 75 peserta dari berbagai organisasi seperti Amnesty International Indonesia, KontraS, HMI, IMM, UII Bergerak, dan Aksi Kamisan Komite Yogyakarta.
Empat tokoh utama yang hadir Usman Hamid, Fatia Maulidiyanti, Javier Maramba, dan Zainal Arifin Mochtar menyoroti keras arah reformasi Polri.
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti bahwa reformasi seharusnya menyeluruh, bukan hanya di tubuh Polri tetapi juga TNI dan birokrasi. Ia mengungkap adanya indikasi keterlibatan oknum militer dalam insiden kekerasan, namun justru hanya Polri yang menjadi sorotan publik.
“Kalau hanya Polri yang disalahkan, maka Polri akan merasa dizalimi. Kita perlu reformasi kelembagaan secara menyeluruh,” tegasnya.
Usman menyerukan transformasi paradigma kepolisian dari polisi negara menjadi polisi nasional yang sepenuhnya tunduk pada hukum sipil, bukan bernuansa militer.
“Polisi bukan pasukan pengawal raja seperti Bhayangkara Majapahit. Polisi adalah pelindung masyarakat. Nilai-nilai kemiliteran harus dihapus dari tubuh Polri karena polisi adalah institusi sipil,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan