Jakarta, 6 Desember 2025 — Seiring dengan meningkatnya diskusi publik mengenai dugaan represivitas aparat dalam pengamanan aksi mahasiswa dan kegiatan masyarakat sipil, Ketua Umum Liga Mahasiswa Indonesia Demokrasi (LMID), Tegar Afriansyah, menyampaikan pandangan resmi terkait situasi tersebut.
Tegar menegaskan bahwa isu represivitas aparat harus dipahami secara menyeluruh berdasarkan data, konteks, serta dinamika penanganan keamanan di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan potongan video atau informasi yang belum terverifikasi.
“Mahasiswa dan masyarakat sipil berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Itu prinsip demokrasi. Namun petugas di lapangan juga memiliki kewajiban menjaga ketertiban. Yang kita butuhkan adalah standar pengamanan yang transparan dan akuntabel, bukan reaksi berlebihan ataupun generalisasi bahwa aparat bertindak represif,” ujar Tegar.
Menurutnya, persepsi represivitas aparat sering muncul karena kurangnya komunikasi publik, ketegangan saat aksi, serta penyebaran informasi di media sosial yang tidak selalu memberi gambaran lengkap atas kejadian di lapangan.
“Kita tidak boleh terjebak pada narasi hitam-putih. Aparat bukan musuh gerakan mahasiswa. Yang kita dorong adalah peningkatan profesionalisme, bukan stigmatisasi,” lanjutnya.
Tegar menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban menjaga ruang kritik tetap terbuka sekaligus memastikan bahwa pengamanan aksi berjalan sesuai prinsip necessity, proportionality, dan accountability.
“Pemerintah dan aparat harus membuka komunikasi, menjelaskan prosedur pengamanan, dan menindak tegas jika ada pelanggaran etik. Transparansi adalah kunci mencegah kesalahpahaman,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa LMID tetap berkomitmen menjaga aksi mahasiswa berlangsung damai, tertib, dan substansial, serta menghindari provokasi yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas.
“Gerakan mahasiswa harus tetap kritis namun tidak reaktif. Kita harus mengawal proses secara obyektif, tidak mudah terprovokasi narasi yang belum terbukti, dan selalu mengedepankan dialog,” tegas Tegar.
Menutup pernyataannya, Tegar mengajak semua pihak—pemerintah, aparat, mahasiswa, dan masyarakat sipil—untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan kolaboratif.
“Isu represivitas tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan. Dibutuhkan komitmen bersama untuk membangun tata kelola keamanan yang modern, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan