Jakarta – Revisi RKUHAP serta penolakan gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto masih menjadi isu yang terus mendapatkan perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Diantaranya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam kolektif Kampus Unindra yang selama ini aktif menyoroti isu nasional serta kebijakan pemerintah.
Beberapa pasal dalam revisi RKUHAP dinilai kontroversial karena dapat membuat penegak hukum semakin superpower dan membungkam kebebasan sipil dan demokrasi.
“Pasal-pasal dalam revisi RKUHAP masih banyak yang perlu dibahas karena berpotensi memperluas kewenangan penegak hukum yang dikhawatirkan akan menekan kebebasan sipil dan demokrasi yang selama ini terus kita perjuangkan pasca reformasi,” ucap perwakilan salah satu kelompok kolektif Kampus Unindra.
Selain revisi RKUHAP, penyematan gelar pahlawan bagi mantan Presiden Soeharto juga mendapatkan kritikan dari kelompok kolektif Kampus Unindra.
“Terkait dengan gelar pahlawan yang diberikan kepada mantan Presiden Soeharto, kami rasa masih kurang tepat, karena masih banyaknya rekam jejak pelanggaran HAM yang terjadi selama kepemimpinan beliau, diantaranya penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, serta kekerasan dan kejahatan negara lainnya,” tutur perwakilan kolektif Kampus Unindra.
“Kedua permasalahan tersebut perlu kita bahas dalam dialog maupun diskusi dengan melibatkan pakar/tokoh berkompeten dibidangnya dengan melibatkan elemen masyarakat, baik mahasiswa, aktivis dan lainnya sehingga kedepannya baik RKUHAP maupun gelar pahlawan terhadap Soeharto ini tidak menimbulkan permasalahan baru,” ucap perwakilan kolektif Kampus Unindra.
Kritikan dan saran diskusi membahas permasalahan tersebut juga diiringi dengan adanya himbauan damai dalam penyampaian aspirasi sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami dari kelompok kolektif Kampus Unindra sepakat bahwa kedua isu tersebut perlu kita kritik, perlu kita bahas dalam diskusi terbuka, namun kami tetap meminta setiap penyampaian aspirasi agar dilakukan dengan cara-cara yang damai, jangan sampai aksi anarkis pada bulan Agustus lalu terulang kembali. Mari kita jaga agar ruang demokrasi kita tetap baik, tetap sehat dan tidak mudah disusupi oleh provokator yang justru membuat kita lupa akan tujuan aksi kita,” tutup perwakilan kolektif Kampus Unindra.
Tinggalkan Balasan