JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari kata sempurna atau dengan kata lain belum bisa mencapai tujuan yang komprehensif.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati mengatakan saat ini perlu dilakukan evaluasi menyeluruh melalui moratorium MBG.
“Itu sangat bisa dilakukan dengan cara evaluasi menyeluruh,” kata Mike.
Beberapa alasan moratorium muncul karena banyaknya kasus keracunan, kemudian kegagalan sistemik hingga mempertanyakan standar kelayakan pangan.
Menurut Mike, dampak yang paling merusak dari serangkaian masalah ini bukanlah masalah teknis, melainkan erosi kepercayaan publik.
Ia berpendapat banyaknya kasus menyebabkan turunnya keyakinan masyarakat terhadap program utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yang merupakan kerugian terbesar dari semua tantangan yang ada.
Namun jika moratorium dilakukan atau pemberhentian sementara, maka program MBG ini telah berjalan, di mana puluhan atau bahkan ratusan triliun uang rakyat sudah dan akan dikucurkan.
Itu sebabnya Mike juga menekankan pentingnya melakukan investigasi secara keseluruhan terkait MBG, pemeriksaan menyeluruh, dan mencarikan solusi secepatnya.
“Ini kan pemerintahan seolah-olah tidak menerima masukan masyarakat sipil, tidak mendengarkan aspirasi, tetapi program ini terus saja dijalankan tanpa mendengarkan dan melihat rekomendasi yang disampaikan masyarakat sipil, pemerhati nutrisi, pemerhati kesehatan, pemerhati HAM, dan lain-lain,” jelas Mike.
Meskipun diakui bahwa tidak semua pelaksanaan program MBG bermasalah, tapi prinsip dasar dalam menilai program pemerintah ini harus tetap sangat kritis.
Menurut prinsip ini, insiden sekecil apa pun, misalnya kasus keracunan yang menimpa satu anak saja, sudah menjadi tanggung jawab penuh negara untuk ditangani dan diselesaikan.
Pendekatan kritis ini penting untuk menjamin kualitas dan keamanan program secara keseluruhan.
“Jangan tunggu ribuan anak keracunan, tapi satu anak saja keracunan itu negara harus hadir bertanggung jawab,” tegas Mike.
Evaluasi mendalam terhadap program MBG menjadi sangat krusial untuk dapat memahami persoalan sebenarnya dan mengukur efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah bangsa secara meluas.
Program ini memang memiliki tujuan mulia, yaitu memberikan asupan makan bagi anak. Namun, pertanyaan besar muncul: Apakah program ini benar-benar menyelesaikan problem bangsa secara komprehensif?
Dampak MBG harus dilihat lebih dari sekadar pemberian makan, tetapi juga harus mencakup impact terhadap isu pendidikan lainnya.
Selain itu, perlu dipertanyakan kesenjangan cakupan program, di mana anak-anak yang tidak bersekolah tidak mendapatkan manfaat MBG, dan mengapa mereka terlewatkan.
Faktor krusial yang tidak kalah penting untuk menjaga keberhasilan program MBG adalah transparansi dan akuntabilitas aliran dana.
Masyarakat berhak menuntut agar seluruh jalur uang program, termasuk proses tender dan alokasi anggaran, dibuka secara terang benderang. Keterbukaan ini sangat penting.
Dengan transparansi penuh, masyarakat akan dengan mudah mendukung bahwa MBG harus diperkuat melalui kebijakan dan perencanaan yang kuat, serta alokasi anggaran yang jernih dan terhindar dari praktik sembarangan.
“MBG ini kan mengambil porsi dan alokasi dari bujet berbagai porsi anggaran. Ketika memunculkan hasilnya tidak terang benderang, maka kita gak akan pernah bisa memberikan usulan. Bagaimana sebenarnya kebijakan yang bisa memastikan kelompok perempuan, kelompok masyarakat marjinal misalnya yang perlu dikuatkan dalam MBG,” pungkas Mike.
Tinggalkan Balasan