Jakarta — Rentetan aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak akhir Agustus hingga sepanjang September kembali menjadi sorotan nasional. Sejumlah demonstrasi di berbagai daerah memunculkan ketegangan antara massa aksi dan aparat keamanan, bahkan dalam beberapa peristiwa menyebabkan benturan fisik yang menimbulkan korban luka dari kedua belah pihak. Situasi ini memicu kekhawatiran publik dan kembali membuka diskusi mengenai pentingnya pendekatan kepolisian yang lebih humanis, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Di tengah meningkatnya perhatian terhadap peran aparat keamanan, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) — organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) — menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait arah reformasi kelembagaan Polri. Dengan basis kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan dan pembinaan pemuda, GPK menilai bahwa tantangan keamanan saat ini harus dijawab melalui transformasi kelembagaan yang konsisten dan transparan.
GPK menegaskan bahwa keberhasilan reformasi Polri sangat bergantung pada tingkat keterbukaan institusi dalam menerapkan setiap kebijakan internal. Menurut GPK, Polri perlu memperkuat komunikasi publik dengan menyampaikan capaian reformasi secara terbuka agar masyarakat dapat memahami langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan.
Dalam pernyataannya, GPK mendorong Polri untuk meningkatkan pengawasan internal, mempertegas penerapan kode etik profesi, serta membuka akses informasi mengenai proses promosi dan mutasi jabatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan profesionalisme sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Selain itu, GPK menilai bahwa Polri perlu membangun sistem penanganan pengaduan masyarakat (public complaint handling system) yang modern, transparan, dan terintegrasi secara digital. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan, kritik, maupun pengaduan dengan mekanisme yang jelas, akuntabel, dan memiliki tindak lanjut terukur. Partisipasi publik dianggap sebagai unsur penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian serta mencegah potensi gangguan kamtibmas akibat ketidakpuasan masyarakat.
Pada aspek komunikasi, GPK menyerukan agar Polri memaksimalkan penggunaan media massa dan platform digital resmi untuk menyampaikan pesan-pesan positif mengenai reformasi kelembagaan dan capaian kinerja. Penyampaian narasi yang humanis, informatif, serta berbasis data dinilai krusial guna mereduksi isu negatif yang berpotensi mendiskreditkan institusi, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
GPK menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Polri dalam memperkuat stabilitas keamanan nasional. Dengan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, reformasi Polri diharapkan dapat terus berjalan efektif demi mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan semakin dipercaya publik.
Tinggalkan Balasan