Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara bertahap dan realistis, sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta prioritas wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Ubaid, apabila program MBG bertujuan memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya anak, maka pemerintah wajib memiliki perhitungan pendanaan yang matang. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada ambisi mengejar target secara tergesa-gesa dengan pendekatan sistem komando, yang justru berpotensi menggerus anggaran pendidikan.
“Kalau dilakukan bertahap, harus ada hitung-hitungan pendanaan yang jelas. Prioritas harus didahulukan, jangan sampai obsesi mengejar target malah menggunakan dana pendidikan,” ujarnya.
Ubaid juga menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah sasaran agar program MBG lebih tepat guna, khususnya daerah-daerah yang menjadi kantong rawan gizi.
Ia mencontohkan, sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dan memiliki kecukupan gizi seharusnya tidak disamakan dengan sekolah di daerah yang tingkat kerawanan gizinya tinggi.
“Harus ada prioritas yang jelas. Jangan disamaratakan antara daerah yang anak-anaknya sudah tercukupi gizinya dengan wilayah yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ubaid menekankan bahwa kualitas pangan harus menjadi perhatian utama, dengan anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan tersebut.
“Pangannya harus berkualitas, anak menjadi prioritas, dan keselamatan anak harus diutamakan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan