Jakarta – Mike Verawaty Tangka (Direktur Eksekutif Koalisi Perempuan Indonesia) mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai gagal menjawab kritik masyarakat sipil dan tetap dijalankan tanpa transparansi maupun evaluasi serius.
“Pemerintah tidak menindaklanjuti usulan pembentukan tim investigasi atas berbagai kasus keracunan,” ujarnya dalam diskusi Polemik Makan Bergizi Gratis dan Komitmen Negara Untuk Kesejahteraan rakyat di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
“Mutu makanan, penyalahgunaan anggaran, hingga pengabaian prinsip partisipasi publik,” ujarnya.
Untuk itu masyarakat sipil mendorong pengawasan bersama melalui inisiatif seperti MBG Watch, serta mengajak media dan generasi muda untuk aktif menyuarakan kritik dan solusi terhadap pelaksanaan Program MBG.
Ditempat yang sama Ardimanto Adi Putro (Imparsial), mengatakan besarnya anggaran MBG, lemahnya pengawasan dan pengelolaan dalam Program MBG, program ini juga tidak benar-benar gratis karena bersumber dari APBN, dan tidak bergizi karena kualitas makanan rendah, Akibatnya, program ini dinilai tidak tepat sasaran, tidak profesional, dan lebih berorientasi pada keuntungan politik serta finansial daripada penyelesaian masalah gizi secara struktural. Perlu pengawasan terhadap anggaran, Gizi makanan dan distribusi yang jelas.
“Program MBG harus tepat sasaran seharusnya sekolah-sekolah swasta elit di kota besar tidak harus menerima MBG, karena orang tuanya mampu secara ekonomi,” kata Media Wahyudi Aska, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies.
Eva Nurcahyani, peneliti Indonesia Corruption Watch menyoroti tentang pelaksanaan MBG terkait tata kelola dan transparansi anggaran. Karena itu, masyarakat sipil mendorong agar ada transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran, pelibatan kementerian dan lembaga yang relevan seperti Kemendikbud dan Kemenkes.
Tinggalkan Balasan